Senator Minta UN Dihentikan

Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari DKI Jakarta, Dani Anwar, meminta Mendiknas mengakhiri penyelenggaraan Ujian Nasional (UN). DPD menilai UN belum layak diterapkan di Indonesia.

"DPD setuju UN terakhir diadakan tahun 2010 dan tidak dilanjutkan," tegas Dani.

Hal ini disampaikan Dani dalam dialog interaktif DPD bertajuk 'UN Perlukah Dipertahankan" di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (26/3/2010).

Menurut Dani, Mendiknas harusnya memperhitungkan terlebih dahulu kualitas dan infrastruktur pendidikan di daerah. Memaksakan UN, katanya, justru akan menekan pelajar di daerah tertinggal.

"DPD-RI menilai UN sama sekali tidak adil. Banyak siswa di daerah yang stres karena tidak bisa mengerjakan soal UN yang standarnya terlalu tinggi," keluh Dani.

Tetapi, kata Dani, apa yang dilakukan pemerintah justru sebaliknya. Bukan memperhatikan kualitas pendidikan, tapi pejabat Kemendiknas hanya mengunjungi pelaksanaan UAN.

"Kunjungan pejabat ke daerah untuk memantau UN hanya menganggu konsentrasi peserta UN," kritiknya.

(van/lrn)