"Kebijakan UN secara dasar, prinsip, filosofi dan genetikanya sudah bermasalah," kata anggota Aliansi Pelajar & Masyarakat Tolak UN, Muhamad Isnur saat jumpa pers di Kantor PP Muhammadiyah, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (25/3/2010).
Hingga Rabu (24/3) kemarin, posko pengaduan UN telah menerima 20 laporan dari 12 kota dan 5 provinsi. Dari 20 laporan tersebut, Isnur mengaku hanya empat laporan yang mereka kroscek lagi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Isnur juga berharap pemerintah tidak sembarang melempar tanggung jawab terkait tertukarnya soal ujian di Karangasem, Bali. Isnur meminta Mendiknas mau berbesar hati untuk mengakui kesalahannya.
Pelanggaran serupa menurut Isnur, bisa saja terulang pada UN SMP. "Saya prediksi sampai SMP," prediksinya.
Sementara itu, Suparman dari Forum Guru Independen Indonesia meminta pemerintah mau untuk segera mengikuti putusan pengadilan.
"Harus memperbaiki segala aspek, mulai dari fasilitas pendidikan juga," usul Suparman.
Berikut beberapa pengaduan yang diterima oleh posko :
1. Jakarta, seluruh peserta ujian telat dan diketahui berkumpul di sebuah lokasi untuk membahas kunci jawaban. Ada juga keterlibatan bimbingan belajar dan memberikan bocoran soal ujian.
2.Β Surakarta, saat mengumpulkan lembar jawaban, pengawas tidak hati-hati, ada yang terlipat atau tercoret.
3. NTB, ada sms gelap yang masuk sekitar pukul 06.30 WITA dengan memberikan jawaban.
4. Lombok Barat, ada penemuan pengawas yang berusaha dengan segala cara agar dapat meloloskan muridnya.
5. Lamongan, di sebuah Madrasah Aliyah, siswa kesulitan menjawab UN sehingga pihak sekolah membantu menjawab.
6. Sidoarjo, siswa merasa risih karena banyaknya pengawas dan polisi yang hadir di ruang ujian.
(mok/gun)











































