Pemerintah Dinilai Gagal Antisipasi Banjir Citarum

Jakarta - Banjir yang melanda sejumlah kabupaten di Jawa Barat yang dilalui oleh aliran Sungai Citarum dinilai terjadi akibat buruknya kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum selama ini. Pemerintah dianggap tidak menerapkan kebijakan antisipatif meski ada sinyal ancaman

Demikian dikatakan Anggota Panitia Kerja (Panja) Banjir DPR RI, Yudi Widiana Adia lewat rilis kepada detikcom, Rabu (24/3/2010). Menurut Yudi, sudah saatnya penanganan banjir sudah seharusnya berorientasi pada kebijakan antisipatif dengan pendekatan struktural dan non struktural.

“Dan itu harusnya menjadi sebuah gerakan masif yang melibatkan seluruh masyarakat yang diimbangi dengan tindakan tegas dari setiap pelanggaran aturan-aturan yang sudah dibuat berkaitan dengan tata ruang, khususnya di sepanjang DAS Citarum,” ujar Yudi.

Yudi mendesak agar penangangan DAS Citarum lebih bersifat regional dengan pendekatan kawasan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. “Jangan kehilangan momentum. Sekarang semua pihak sudah melihat dan merasakan betapa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial dari
hulu sampai ke hilir,” tegas Yudi.

Menurut anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS tersebut, Jatiluhur yang selama ini menjadi berkah bagi masyarakat Jawa Barat dan DKI Jakarta, bisa berubah sebaliknya menjadi ancaman jika pemerintah masih menerapkan kebijakan seperti yang lalu. Seluruh kementerian terkait harus duduk bersama ikut memikirkan persoalan DAS Citarum.

Sedangkan masalah pendanaan pengelolaan DAS Citarum, antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten berbagi peran sesuai kemampuannya masing-masing. "Kondisi Citarum sudah sangat parah sehingga pemerintah secara hirarkis tidak bisa lagi bekerja masing-masing, namun masing-masing harus
bekerja dengan konsep kebijakan bersama yang terintegrasi," tutup Yudi.

(mad/van)