Banyak Pihak Dinilai Intervensi Muktamar NU Makassar

Banyak Pihak Dinilai Intervensi Muktamar NU Makassar

- detikNews
Rabu, 24 Mar 2010 14:33 WIB
Banyak Pihak Dinilai Intervensi Muktamar NU Makassar
Makassar - Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) di Makassar dinilai banyak intervensi. Berbagai kepentingan mencoba membonceng muktamar para ulama itu.

Kesan intervensi ini diungkapkan mantan Wakil Sekjen PBNU Masduki Baidlowi. Menurut Masduki, saking banyaknya intervensi, Muktamar NU kali ini tak ubahnya seperti Muktamar NU di Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat tahun 1994.

"Muktamar kali ini tidak ubahnya seperti Muktamar Cipasung. Yaitu sangat kuat intervensi pihak luar untuk mengacak-acak organisasi NU," kata Masduki di sela-sela Muktamar NU ke-32 di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/3/2010).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Masduki mengatakan, pihak luar itu menuduh seakan-akan pengurus PBNU sekarang bekerja dan bertindak tidak berdasar prinsip khittah. Tuduhan itu, imbuh Masduki, mempengaruhi cabang-cabang dan wilayah yang mempunyai hak suara dalam pemilihan pengurus yang baru nanti.

Bentuk intervensi lain adalah para tim sukses pilkada dari berbagai daerah yang berdatangan ke muktamar. Mereka dinilai ingin mempengaruhi internal NU untuk mendukung atau merestui calon-calon tertentu di daerah.

"Caranya dengan mendatangkan tim-tim sukses dari bupati-bupati ke arena muktamar. Ada oknum pejabat tinggi yang menelepon gubernur-gubernur agar menyukseskan pasangan calon tertentu yang sudah mendapat 'restu dari atas'," katanya.

Kader-kader dan pimpinan sejumlah parpol juga dikerahkan di arena muktamar. Tujuannya agar pasangan calon tertentu yang 'direstui dari atas' itu sukses di lapangan.

"Intervensi pihak luar ini sangat berbahaya dan membahayakan masa depan NU. Padahal tujuan mereka hanyalah tujuan pragmatis demi kepentingan sesaat," tukasnya.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah NU KH Nuril Huda mengharapkan NU ke depan jangan sampai terkontaminasi politik dan kekuasaan. Ketua NU di masa depan harus independen dan terbebas dari intervensi kekuasaan serta punya kemampuan manajerial untuk menata organisasi NU.

(nwk/fay)


Berita Terkait