Presiden Jangan Diam Saja Soal Markus Pajak Rp 25 M

Jakarta - Presiden SBY diminta mengambil sikap terkait kasus markus pajak Rp 25 miliar. Bagaimanapun ini menyangkut 3 institusi di bawahnya, Polri, Kejagung, dan Direktorat Pajak. 

"Presiden harus turun tangan, harus mengambil sikap dengan mendukung pembersihan di 3 institusi tersebut," jelas Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho saat dihubungi detikcom, Selasa (23/3/2010).

Apalagi, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang dibentuk SBY sudah bergerak melakukan pendalaman kasus tersebut. Bukti, baik dokumen dan keterangan penting sudah dikantongi.

"Kalau melihat ada anak buahnya yang bermasalah, presiden jangan diam saja. Tunjukkan keseriusan untuk menuntaskan penyimpangan. Ini diperlukan agar ada kepastian dan ketegasan," terangnya.

Jangan sampai, lanjut Emerson, Satgas hanya bergerak kesana kemari untuk memeriksa, tapi tanpa dukungan politik yang kuat. "Ingat ini melibatkan 3 institusi," tutupnya.

(ndr/iy)