Politisi Diusulkan Tak Bisa Jadi Pengurus NU

Jakarta - Muktamar NU yang akan dibuka Selasa (23/3) besok di Makassar harus dijadikan momentum penting memperbaiki aturan-aturan soal larangan rangkap jabatan dan berpolitik praktis. Hal ini sangat penting agar desakan NU lepas dari politik tidak hanya menjadi wacana dan jargon saja.

"Agar tak hanya jadi jargon, soal khittah NU harus ditegaskan lewat AD/ART. Seperti larangan soal rangkap jabatan pengurus dari kader parpol dan lainnya," kata Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saefudin kepada detikcom, Senin (22/3/2010).

Menurut kader NU yang menjadi wakil ketua MPR ini, muktamirin (peserta muktamar) diminta lebih obyektif dan rasional dalam mengkaji materi muktamar dan memutuskannya. Selain itu, para kandidat harus bisa menguraikan program-program kongkret soal pendidikan, ekonomi, sosial dan kehidupan beragama.

"Bagaimana soal memperjuangkan AD/ART NU agar pengurus harian NU dan badan otonomnya di semua tingkatan tidak boleh dijabat politisi. Bagaimana sebaiknya menata hubungan NU dengan Pemerintah juga perlu dijelaskan," pungkasnya.
(yid/nrl)