.webp)
"Ada beberapa orang merasa bahwa PDIP dalam waktu lima tahun berada di luar pemerintahan tidak bisa memetik manfaat," beber Pram saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/3/2010).
Di luar kelompok yang disebutkan Pram, ada kelompok lain yang masih ingin tetap mempertahankan posisi PDIP menjadi oposisi. Kelompok ini mengklaim masih mengedepankan amanat rakyat dengan menjadi oposisi.
"Dan sekarang ini ada juga kelompok di PDIP yang konsisten dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat," papar Pram.
Pram memandang perbedaan pendapat ini sebagai hal yang wajar dalam demokrasi. Keputusan PDIP secata utuh akan ditetapkan dalam Kongres di Bali 6-9 April ini.
"Tapi keputusan itu akan menjadi keputusan Kongres dan mengakar menjadi tangung jawab ketum partai. Sekarang boleh berbeda tetapi akan mengerucut di Kongres," papar Pram.
Pram sendiri kurang cocok dengan istilah oposisi. Menurutnya, tidak ada UU yang mengatur adanya partai oposisi di Republik Indonesia.
"Yang jelas bahwa PDIP tidak mau terjebak dalam persoalan mengenai koalisi maupun oposisi karena ini tidak diatur dalam UU," jelas Pram.
Mengenai lobi yang diisukan makin gencar dari pihak Partai Demokrat, Pram tidak mau berspekulasi. "Lobi itu akan berjalan efektif kalau sudah menjadi keputusan partai. Jadi lebih baik tunggu saja setelah Kongres," tutupnya.
(van/yid)
