Jampidsus: Siapa Yang Berani Intervensi?

Jakarta - Penghentian proses hukum kasus dugaan korupsi sisa dana DIPA di KBRI Thailand sepenuhnya karena tidak ditemukan cukup bukti. Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membantah ada intervensi hingga SP3 diterbitkan.

"Tidak ada intervensi! Siapa yang berani intervensi Gedung Bundar (kantor Jampidsus)?" ujar Jampidsus Kejagung Marwan Effendy di Kantor Kejagung RI, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Jumat (19/3/2010).

Keputusan menerbitkan SP3 atas kasus KBRI Thailand karena tim penyidik tidak menemukan cukup bukti yang menunjukkan memang adanya tindak pidana korupsi dalam penggunaan sisa dana DIPA 2008. Penyidik menemukan bahwa sang yang diduga dikorupsi oleh M. Hatta (Dubes RI di Thailand saat itu -red) masih berada di brankas KBRI Thailand.

"Kita belum melihat cukup bukti, karena uangnya masih ada di brankas saat kami sita," jelasnya.

Merujuk pada temuan tersebut maka penyidik menyimpulkan uang tersebut masih ada dan karenya tidak terjadi pidana korupsi. "Ada uang digunakan tapi untuk kepentingan dinas, sehingga masuk ke kategori kepentingan umum," imbuhnya.

Sehari sebelumnya Kejagung RI resmi menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi KBRI Thailand. Kejagung menerbitkan (SP3 atas kasus yang menyeret nama mantan Dubes RI untuk Thailand M Hatta, mantan Wakil Dubes RI untuk Thailand Djumantoro Purbo, dan Bendahara KBRI Thailand Suhaemi sebagai tersangka.
(nvc/lh)