Muktamirin Diminta Waspadai Praktek Money Politics

Jakarta - Dugaan praktek money politics rupanya tidak hanya terjadi di lingkungan partai politik. Muktamar NU yang seharusnya steril dari praktek kotor ini disinyalir tidak akan lepas dari praktek ini. Untuk menjaga semangat khittah nahdliyyah, peserta muktamar diminta mewaspadai praktek money politics.

"Pemilihan Rais Am dan Ketua PBNU harus fair, jangan ada praktek money politics. Jika praktek kotor itu dilakukan oleh salah satu kandidat, hal itu hanya akan membawa NU pada kehancuran," kata ketua GPNU (Gerakan Penyelamat Nahdlatul Ulama) Khoirul Rijal dalam rilis yang diterima detikcom, Jumat (19/3/2010).

Menurut Khoirul, banyaknya pengurus cabang dan wilayah yang berasal dari daerah terpencil berpotensi penggunaan money politics. Bentuknya bisa dalam hal pembiayaan transportasi pulang pergi dan fasilitas akomodasi selain uang saku.

"Pengurus cabang yang ada di pulau terpencil dan daerah-daerah kan harus mencari dana untuk transportasi. Kalau ada yang mengusahakan untuk menjamin transportasi dan akomodasi, tetapi dengan komitmen memilih calon tertentu, saya kira bisa disebut money politic," tegasnya.

Siapa yang diduga akan melakukan prakter kotor ini, Syaiful mengaku belum tahu karena belum menemukan bukti. Namun pihaknya akan berupaya melakukan pengawasan dengan membentuk tim pengawas ke Makassar.

"Kalau orang-orangnya, saya tidak tahu. Ini hanya imbauan dan warning. Agar kita semua menjunjung tinggi moralitas dalam meraih tujuan. Apalagi ini organisasi para ulama," katanya.

Muktamar NU akan dibuka oleh Presiden SBY pada 23 Maret mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada beberapa agenda yang akan dibahas selain pemilihan ketua PBNU dan Rais Am PBNU 5 tahun mendatang seperti hukum penyadapan dan usia nikah.

(yid/nrl)