FPD: Kuningan & Senayan Berbeda, Jangan Dicampuradukkan

Jakarta - Fraksi Partai Demokrat (FPD) menilai tidak sepantasnya DPR menekan KPK terkait pengusutan kasus Century. Apalagi sampai mengancam-ancam untuk melakukan pemotongan anggaran.

"Senayan (DPR) adalah wilayah pengawasan politik. Sedangkan kuningan (KPK) adalah wilayah penegakan hukum. Tidak boleh dicampuradukkan," kata Ketua FPD Anas Urbaningrum saat dihubungi detikcom, Selasa (16/3/2010).

Anas menegaskan, DPR jangan lagi melakukan intervensi atau menekan-nekan KPK, dengan berlandaskan pada hak yang dimiliki.

"Kalau sudah masuk ke KPK, percayakan kepada logika, prinsip dan kaidah-kaidah proses hukum yang profesional dan mandiri," terangnya.

Tugas, DPR sudah selesai terkait kasus Century, dan sekarang tinggal melaksanakan monitoring. "Tapi monitoring amat berbeda dng menekan, mendikte dan mentarget. Tidak ada perlunya untuk menekan kpk, biarkan dan percayakan kepada KPK," tutupnya.

Sebelumnya anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, yang juga Wakil Bendahara Partai Golkar menyatakan KPK mesti bekerja berani dan bernyali mengusut kasus Century.

Dia yakin Pansus sudah menemukan dugaan pelanggaran korupsi. Bila KPK tidak mengusutnya DPR akan menggunakan hak budgeting, legislasi, dan pengawasannya.
(ndr/gus)