FPDIP: Yang Penting Proses Hukum Harus Cepat

Jakarta - FPDIP tidak mempersoalkan sikap KPK terkait rekomendasi DPR. Yang utama bukan soal data rekomendasi yang tidak kuat tetapi proses hukum yang cepat agar ada kepastian.

"Tidak masalah. Keputusan rekomendasi DPR kan keputusan politik. DPR tidak intervensi terhadap proses hukum yang dilakukan oleh KPK," kata Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo saat dihubungi detikcom, Selasa (16/3/2010).

Sebenarnya, lanjut Tjahjo, bukan hanya KPK saja, demikian pula bila kasus kemudian ditangani kepolisian. Tidak akan ada intervensi yang dilakukan.

"Memang tidak harus merujuk data angket DPR, kalau sebagai pembanding dipersilakan saja, yang penting proses hukum harus cepat," jelasnya.

Selain itu, kalau kasus hukum bisa diproses dengan cepat, tentu akan ada kejelasan mengenai nasib sejumlah pejabat yang namanya kerap disebut-sebut dalam kasus Century ini.

"Jangan sampai beberapa nama pejabat yang masuk daftar rekomendasi DPR tersandera politik terlalu lama. Dengan keputusan hukum akan cepat clear," tutupnya.

Sebelumnya usai diskusi pada Senin kemarin, 2 pimpinan KPK Haryono Umar dan Bibit Samad Rianto menilai rekomendasi yang disampaikan DPR tidak kuat.

"Sementara ini, informasi dari Pansus tidak cukup," kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar.
(ndr/gus)