Kekacauan terkuak saat Ketua BK dari FPDIP Gayus Lumbuun diganjar mosi tidak percaya dari anggotanya di BK. Gayus dituding terlalu otoriter dan tidak demokratis dalam memimpin lembaga kehormatan DPR tersebut.
Surat mosi tidak percaya Gayus sampai ke meja Ketua DPR Marzuki Alie Selasa (9/3/2010). Mendengar namanya disebut, Gayus buru-buru mengklarifikasi surat tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam konferensi pers ini Gayus menjelaskan masalah pemicu keributan di BK. Pertama, Gayus menjelaskan soal keributannya dengan Ruhut yang ditutup dengan jalan damai, tapi BK tidak sepakat.
"Yang kedua, Pak Chairuman Harahap pernah saya suruh keluar dari ruang rapat Pansus Angket Century," jelas Gayus.
Chairuman waktu itu hadir menggantikan temannya dari FPG yang tidak hadir dalam rapat Pansus Century. Pemicu berikutnya, Gayus menjelaskan, karena soal rebutan ruang pimpinan BK.
"Tiba-tiba ada dua meja masuk, TV saya dikeluarkan, karena sempit saya suruh OB mengeluarkan. Disitu puncaknya" keluh Gayus.
Gayus kemudian mengancam akan menindak sejumlah anggota BK yang maju dan berteriak-teriak di paripurna DPR. Pada saat kisruh rapat Paripurna Century, sejumlah anggota DPR memang protes ke meja pimpinan sidang.
"Lihat saja kalau ada pengaduan akan kami proses Pak Nudirman dan Pak Chairuman," ancam Gayus.
Rupanya masalah tidak selesai disini. Anggota BK tidak menerima begitu saja keinginan Gayus. Sebagian anggota BK meminta Gayus mundur.
"Kami tidak anak-anak, semuanya senior dan berpengalaman. Kalau pemimpin sudah diprotes tentu harus mundur kan," ujar anggota BK Nudirman Munir dalam konpers terpisah, Jumat (12/3/2010).
Dalam konferensi pers terpisah, Nudirman menyampaikan penjelasan yang agak menyudutkan Gayus. Nudirman mengaku kesal Gayus memutus sepihak pemberhentian kasus keributan Gayus-Ruhut yang telah diadukan FPDIP ke BK.
"Pada saat mau kami panggil keduanya Pak Gayus marah. Pak Gayus juga tidak mau nonaktif sementara untuk diperiksa," keluh Nudirman.
Sikap kekanak-kanakan para anggota BK ini dinilai sebagai contoh buruk bagi anggota DPR. Kepada siapa etika DPR dijaga kalau pengawas kode etiknya tidak punya etika.
"Anggota BK biasanya orang tua yang dijadikan panutan oleh fraksinya. Mestinya mereka jadi contoh yang baik untuk anggota dewan lainnya," begitu kritikan dari Direktur Forum Masyarakat Pedulu Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang.
"Keributan ini ternyata hanya soal meja," tutupnya sambil tertawa.
(van/yid)











































