"Walaupun itu kendala psikologis, bisa saja sementara diwakilkan sekjennya atau pejabat lain sepanjang DPR tidak keberatan," pinta anggota Komisi I DPR dari FPKS Mahfudz Siddik.
Hal ini disampaikan Mahfudz dalam dialog interaktif DPD RI bertajuk "Hubungan Pemerintah dengan Parlemen Pasca Hak Angket Century," di Gedung DPDRI, Senayan, Jakarta, Jumat (12/3/2010).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan sampai hubungan DPR dengan pemerintah terganggu. Kalau itu hanya memunculkan ketegangan, lebih baik Ibu Sri Mulyani mengalah," jelas Mahfudz.
Sedangkan PKS sendiri, menurut Mahfudz, tidak melihat perlunya memboikot Sri Mulyani. PKS akan melihat bagaimana realisasi wacana tersebut sebelum mengambil sikap.
"PKS melihat tidak ada potensi memboikot Menkeu. Hubungan Menkeu dengan DPR itu hubungan konstitusional," papar Mahfudz.
"Kita lihat saja kalau reses sudah berakhir apakah benar ada boikot," tutup Mahfudz
sambil tertawa.
(van/yid)











































