Pemboikotan Sri Mulyani Dinilai Tidak Elegan

Jakarta - Wacana yang digulirkan DPR untuk memboikot kehadiran Sri Mulyani di sidang-sidang DPR dinilai tidak elegan. DPR dinilai hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan tidak peduli kepentingan yang lebih besar.

"Kalau ada di DPR wacana boikot Sri Mulyani, ini tidak elegan dan tidak profesional," kata Direktur INDEF Ikhsan Mojo.

Hal ini disampaikan Ikhsan dalam dialog interaktif DPD RI bertajuk "Hubungan Pemerintah dengan Parlemen Pasca Hak Angket Century," di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (12/3/2010).

Ikhsan menyarankan DPR lebih konsentrasi menjalankan tugasnya. Bukan malah menggembor-gemborkan wacana boikot. "Jelas keluar dari rel konstitusi yang diamanatkan. Kalau belum ada keputusan hukum mengapa Sri Mulyani dikriminalkan," kritik Ikhsan.

Hal senada diungkapkan pengamat politik dari LIPI Syamsuddin Haris. Menurut Syamsuddin, kehadiran Sri Mulyani di DPR sangat diperlukan sebagai wakil pemerintah mengurus kepentingan rakyat.

"Dia tidak hanya Menkeu tapi juga wakil pemerintah. Jika APBN terhambat dampaknya ke kita semua termasuk Pemda-pemda," papar Syamsuddin.

Syamsuddin dan Ikhsan sepakat agar rekomendasi Pansus ditindaklanjuti oleh penegak hukum, bukan DPR. "Sebaiknya kita percayakan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan saja," paparnya.

(van/yid)