PAN Menentang Rencana Pemboikotan Sri Mulyani

Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) menentang rencana pemboikotan dari sejumlah anggota DPR  terhadap kehadiran Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat pembahasan RAPBN 2010. Pemboikotan itu sama saja mengorbankan kepentingan rakyat banyak.

Pernyataan ini disampaikan Ketua DPP PAN Bara Hasibuan kepada detikcom, Kamis (11/3/2010). "PAN sesalkan rencana beberapa anggota DPR untuk memboikot kehadiran Menkeu Sro Mulyani dalam pembahasan RAPBN. Kalau itu dilakukan, maka DPR mempolitisasi sesuatu yang sangat berhubungan dengan kesejahteraan rakyat," tegas Bara.

Bara menyerukan kepada semua pihak untuk melakukan tindakan politik tanpa mengorbankan kepentingan rakyat. "Di dalam politik bisa saja kita menggunakan cara atau tindakan untuk menyatakan posisi kita, tapi itu harus dilakukan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat banyak," jelas dia.

Bila boikot dipaksakan, menurut Bara, yang rugi adalah rakyat Indonesia. "Kalau kemudian boikot dipaksakan dan terjadi deadlock sehingga anggaran tidak dihasilkan, maka yang rugi adalah rakyat Indonesia. Program-program sosial seperti jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, subsidi BBM menjadi tidak dapat disalurkan," kata Bara.

Bara meminta semua pihak menghormati hasil investigasi DPR mengenai kasus Century. "DPR sudah menyampaikan hasil investigasinya atas kasus Century. Hendaknya semua pihak menghormati proses hukum selanjutnya," jelas dia. (asy/nrl)