"DPR sudah memutuskan hasil panitia angket. Salah satunya adalah rekomendasi. Tidak ada rekomendasi yang isinya menolak kehadiran Menkeu di DPR," kata Ketua FPD Anas Urbaningrum kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/3/2010).
Anas balik mempertanyakan maksud boikot tersebut. Jika diboikot, bagaimana DPR akan menyusun RAPBN bersama pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anas berharap semua fraksi mempercayakan penyelesaian masalah ke lembaga penegak hukum saja. "Saya yakin semua fraksi konsisten dengan keputusan rapat paripurna DPR," tutupnya.
(van/yid)











































