Jika Boikot Dipaksakan, Yang Rugi Rakyat

Jakarta - Rencana DPR untuk memboikot Menkeu Sri Mulyani dalam pembahasan anggaran dinilai tidak tepat. Hal itu dapat mengorbankan kepentingan rakyat banyak.

"Kalau kemudian boikot itu dipaksakan dan terjadi deadlock sehingga anggaran tidak dihasilkan, maka yang akan rugi adalah rakyat Indonesia," ujar Ketua DPP PAN Bara Hasibuan dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Kamis (11/3/2010).

Bara meminta DPR seharusnya tidak menggunakan proses pembahasan anggaran sebagai senjata untuk membuat skor politik.

"Bayangkan program-program untuk membantu rakyat seperti subsidi BBM, bantuan kesehatan, jaminan sosial, dan pendidikan tidak dapat disalurkan. Kalau itu yang terjadi maka rakyat akan menyalahkan DPR," terang Bara.

Bara meminta agar politisi harus menunjukan sikap kenegarawanan dalam berpolitik. DPR sudah menghasilkan rekomendasi atas kasus century. Seharusnya semua pihak, terutama DPR, menghormati proses hukum.

"Kita harus menempatkan hukum dan rakyat sebagai subjek utama," pungkasnya.

(djo/rdf)