"Tidak benar bila kunjungan kerja kami ke konsesi Semenanjung Kampar difasilitasi pihak PT RAPP. Kami ini tahu aturan, sehingga fasilitas yang mereka berikan tidak kami pergunakan," kata Firman.
Menurutnya, masalah fasilitas hotel, memang anggota DPR menginap di hotel milik perusahaan. Namun tetap saja pembayaran hotel dibayar pihak DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga menjelaskan, bahwa mobil yang digunakan menuju lokasi Semenanjung kampar juga bukan milik perusahaan. Mobil yang dipergunakan milik Pemprov Riau.
"Kami menggunakan mobil milik dinas kehutanan Riau, bukan milik RAPP," kata Firman.
Dalam kunjungan kerjan tersebut, kata Firman, pihaknya akan tetap mengambil keputusan tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
"Hasil kunjungan kerja kita, untuk kesimpulan sementara, bahwa kawasan gambut semenanjung Kampar harus dikelola masyarakat, bukan oleh perusahaan," kata Firman.
Pihak juga menyayangkan dalam kunjungan kerja sama sekali tidak didampngi oleh Dinas Kehutanan Riau. Padahal semestinya, Dinas Kehutanan Riau selaku pemilik wilayah harus mendampngi Komisi IV bidang kehutanan tersebut.
"Kita datang untuk melihat fakta di lapangan soal pro dan kontranya semenanjung kampar. Tapi anehnya, malah dinas kehutanan sendiri tidak mau mendampingi kami. Inikah aneh, apa sih kerja dinas kehutanan di Riau ini," kata Firman.
(cha/rdf)











































