Kontras Tolak Kasus Munir Jadi Barter Politik

Jakarta - Isu adanya barter kasus Munir dengan perkara Century sempat menyeruak. Tapi tegas-tegas, pihak Kontras menolak bila kasus Munir dijadikan sebagai bagian transaksi politik. Perkara hukum harus diungkap tuntas.

"Kasus Munir tidak ada hubungannya dengan kasus Century. Pengungkapan kasus pembunuhan Munir sudah menjadi komitmen Presiden SBY sebelum muncul FPJP dan bailout Bank Century ada," jelas Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid saat dihubungi detikcom, Selasa (9/3/2010).

Kasus Munir ini memang pernah menyeret petinggi Gerindra yakni Muchdi PR ke persidangan. Meski kemudian divonis bebas, namun masih terbuka ada proses peninjauan kembali (PK).

"Politik boleh saja juga dikedepankan, tapi harus politik akal budi lewat diplomasi politik, bukan politik barter kejahatan elit partai. Itu gejala tidak sehat, dan jika terjadi, hanya akan jadi beban politik pemerintah dan DPR dalam sisa pemerintahan menuju 2014," jelas Usman.

Usman juga menyampaikan ada yang belum selesei dengan kasus Munir dan kasus HAM lainnya, namun hendaknya tidak menjadi alat tawar terkait kasus Century yang deadlock.

"Karena itu sekali lagi semua pihak harus fokus pada proses hukum di KPK, sebab itu jalan terbaik. Semua partai harus memikul tanggung jawab, agar tak kehilangan kepercayaan masyarakat," jelasnya.

Tidak lupa Usman juga menyampaikan kritiknya atas langkah-langkah Pansus Century dalam mengambil sikap atas kasus tersebut.

"Kelemahan DPR hanya fokus soal bailout, menutup diri terhadap persoalan hukum lainnya yang melibatkan anggota DPR. Menetapkan tanggung jawab hukum seseorang lewat voting jelas keliru, mengulangi Pansus Trisakti & Semanggi," tutupnya.

(ndr/iy)