PD: Penolak Perpu Hambat Pemberantasan Korupsi

Jakarta - Paripurna DPR menolak RUU Penetapan Perpu No 4 Tahun 2009 tentang Plt Pimpinan KPK. Fraksi yang menolak Perpu tersebut sama saja menghambat pemberantasan korupsi.

"Fraksi yang menolak sama saja menghambat pemberantasan korupsi," ucap anggota Komisi III asal Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin kepada detikcom, Sabtu (6/3/2010).

Rapat Paripurna DPR tidak menyetujui Perpu No 4 Tahun 2009. Kecuali Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, semua fraksi tidak menyetujui Perpu tersebut.

Bagi Didi, penerbitan Perpu oleh presiden saat itu sangat tepat. Terbukti, lanjut Didi, kinerja KPK tidak melempem.

Menurut Didi, penolakan Perpu tersebut dapat dianggap sebagai penggembosan KPK. "Karena mengebiri KPK melalui pembiaran kekosongan pimpinan KPK
dalam waktu yg cukup lama," tandasnya.

(mok/mok)