"Seharusnya itu menjadi bagian dari diplomasi kita," kata anggota Komisi I DPR RI Ahmad Muzani melalui telepon, Kamis (5/3/2010).
Dia meminta agar tim yang melakukan lobi meyakinkan AS bahwa segala masalah terkait pelanggaran HAM di Indonesia yang melibatkan Kopassus TNI AD telah diselesaikan secara transparan. Mulai dari kasus Mei 98, Timor-Timur, hingga penculikan aktivis, semua sudah diselesaikan secara hukum.
"Yang bersalah telah dihukum, mulai dari penjara, pemecatan hingga
penon-aktifan dan apa yang telah diputuskan oleh hukum di Indonesia tidak
bisa diintervensi pihak asing," ujar politisi dari F-Gerindra ini.
Lebih lanjut ditegaskannya tidak ada lagi alasan bagi AS tidak mencabut embargo peralatan tempur dan menggelar latihan bersama dengan pasukan Kopassus TNI AD. Terlebih AS juga jelas melakukan pelanggaran HAM dibanyak tempat.
"Bagaimana dengan pelanggaran HAM yang dilakukan AS di Irak, Afghanistan dan Pakistan misalnya? Itu kan telanjang sekali bagaimana mereka lakukan pelanggaran HAM tapi negara lain diintervensi," sindirnya.
(rdf/lh)











































