PK Pejabat Depnakertrans Taswin Zein Ditolak MA

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) tidak menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK) terpidana kasus korupsi proyek Depnakertrans Taswin Zein. Dengan demikian, Taswin tetap divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 50 juta serta ganti rugi Rp 100 juta.

"Permohonan PK tidak dapat diterima," ujar salah seorang anggota majelis, Krisna Harahap lewat surat elektronik kepada detikcom, Kamis (4/3/2010).

Majelis hakim agung membacakan putusan ini pada Rabu 3 Maret kemarin. Anggota majelis terdiri. Majelis terdiri dari Artidjo Alkostar,Krisna Harahap, MS Lumme, Abbas Said dan Leo Hutagalung.

Putusan ini diambil karena  permohonan PK diajukan tanpa memenuhi persyaratan formal, seperti diatur di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yakni pengajuan permohonan PK harus oleh terpidana atau ahli warisnya.

Majelis berpendapat bahwa pengajuan itu tidak dapat dikuasakan karena sesuai ketentuan Pasal 265 ayat (2) KUHAP, pemohon harus ikut hadir dan menandatangani berita acara pemeriksaan sesuai ketentuan yang tertera di dalam Pasal 265 ayat (3) KUHAP.

"Karena permohonannya tidak diterima, terpidana tetap harus menjalani hukuman penjara 4 tahun, denda Rp 50 juta dan membayar ganti rugi Rp 100 juta seperti yang diputusakan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," pungkasnya.

(mad/ndr)