Menteri Parpol Koalisi Tampik Akan Ada Reshuffle

Jakarta - Meski jelas berseberangan dengan FPD dalam voting paripurna Century, tapi menteri dari partai koalisi menilai itu bukan penghkhianatan terhadap koalisi. Mereka pun menampik  akan direshuffle.

"Kan ini kabinet presidensil, jadi soal koalisi itu terserah kepada presiden," kata Menko Kesra Agung Laksono di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3/2010).

Menteri yang mewakili Partai Golkar ini juga menegaskan masalah di dalam kabinet dan dinamika parlemen adalah masalah berbeda. Karenanya tidak perlu Golkar mengundurkan diri dari kolisi serta menarik kadernya yang duduk dalam kabinet.

"Ah nggak perlu. Itu kan dua masalah yan berbeda," ujarnya.

Jawaban kurang lebih sama juga disampaikan Menpera Suharso Monoarfa ketika ditanya soal sikap FPPP yang bersebarangan dengan FPD akan berujung pada pencopotan dirinya dari kabinet. "Reshuffle itu kan hak prerogatif presiden ya. Tapi saya kira nggaklah," ujar politisi dari PPP ini.

Sementara Mensos Salim Assegaf Al-Zuhri mengakui bahwa pilhan FPKS bertentangan dengan FPD. Tetapi pilihan sikap yang beda itu bagi dia bukan merupakan pengkhianatan terhadap koalisi.

"Tidak ada pengkhianatan. Pansus itu bukan lembaga peradilan, itu paling penting. Tapi untuk menjelaskan apa yg terjadi, saya pikir itu pendapat buat menjelaskan apa yang terjadi. Negara kita demokrasi, tetapi kita tetap pada komitmen koalisi," jelas elite dari PKS ini.

(lh/nrl)