Marsilam: Pungutan Sisminbakum Tak Sah

Jakarta - Pungutan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) tidak sah. Sebab, pungutan tersebut belum didaftarkan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Semua pungutan yang dilakukan negara di luar pajak, atau pungutan lain itu masuk dalam PNBP. PNBP itu harus didaftarkan dan dimasukkan ke peraturan pemerintah, sehingga dia sah. Karena Sisminbakum pada permulaannya belum didaftarkan, jadi belum sah," kata mantan Menteri Kehakiman dan HAM Marsilam Simanjuntak.

Hal itu disampaikan Marsilam saat menjadi saksi kasus dugaan korupsi Sisminbakum dengan terdakwa Mantan Dirjen AHU Depkum HAM, Zulkarnain Yunus, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Rabu (3/3/2010). Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Taksin.

"Jadi pungutan Sisminbankum tidak sah?" tanya salah seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Iya. Yang Sisminbakum kan belum terlampir dalam Peraturan Pemerintah. Dasarnya Sisminbakum itu termasuk dalam ranah keputusan menteri," jawab Marsilam.

Marsilam juga mengakui adanya pengaduan dari beberapa notaris saat program Sisminbakum baru berjalan. "Yang dikeluhkan ada dua hal. Pertama, sistemnya masih belum siap, sama biaya (accsess fee)," katanya.

(lrn/iy)