Massa Beraksi di Gedung DPRD Kota Surakarta

Demo Century

Massa Beraksi di Gedung DPRD Kota Surakarta

- detikNews
Selasa, 02 Mar 2010 14:43 WIB
Solo - Puluhan orang dari mahasiswa, pegiat LSM dan warga Solo menggelar aksi mendukung penuntasan skandal Century. Mereka menilai SBY harus mempertanggungjawabkan kerugian negara Rp 6,7 triliun dalam bailout Bank Century. Penegak hukum juga didesak segera mengusut kejahatan ekonomi Boediono dan Sri Mulyani.

Aksi tersebut digelar di halaman gedung DPRD Kota Surakarta, Selasa (2/3/2010). Aksi tersebut merupakan gabungan mahasiswa, aktivis LSM dan warga masyarakat. Mereka menyerukan pengusutan tuntas skandal Bank Century dengan cara menyeret para pelaku kejahatan ekonomi yang merugikan negara Rp 6,7 triliun tersebut ke pengadilan.

YS Winarso, dari LSM Yayasan Perlindungan dan Bantuan Hukum Indonesia (Yaphi), menilai SBY pada dasarnya telah kalah dan tersudut dengan pernyataannya yang harus mengakui bahwa ada persoalan dalam mekanisme bailout Bank Century.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Karena itu dibutuhkan tekanan massa yang semakin kuat mengawal pengusutan kasus tersebut agar tidak kembali mentah. Jika mahasiswa dan rakyat tidak terus-menerus menekan maka dikhawatirkan proses pengusutan skandal tersebut akan kembali dimentahkan oleh lobi-lobi politik.

Dalam aksi tersebut tampil juga perwakilan tukang becak. Dalam orasinya dia mengutuk keras pelaku korupsi uang negara dalam kasus Bank Century. Dia menilai uang sebesar itu seharusnya diperuntukkan untuk menyejahterakan rakyat miskin yang jumlahnya semakin banyak.

Dalam aksi tersebut tampil juga Ketua DPRD Kota Surakarta YF Sukasno dan Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta M Rodhi. Dalam orasinya Sukasno menegaskan bahwa DPRD Kota Surakarta mendukung penuh desakan penuntasan skandal Bank Century.

"Semua pihak yang berkomitmen memberantas korupsi harus mendukung penuntasan skandal tersebut. Rakyat yang akan menilai. Jika ada partai yang dulu berjanji mendukung pemberantasan korupsi tapi sekarang menolak pengusutan korupsi maka partai tersebut harus siap dihukum rakyat," ujar politisi PDIP tersebut.

(mbr/nrl)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads