"Benar, PD lebih cenderung memilih opsi kedua. Kami terbuka pada kecenderungan terdapat pelanggaran pada pelaksanaan. Tapi kebijakan dari prosedur sudah sah," kata anggota Pansus asal PD, Benny K Herman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/3/2010).
Benny menyatakan pihaknya mengupayakan adanya rumusan tunggal Pansus untuk dilaporkan ke paripurna. "Kalau ada opsi-opsi, kita serahkan ke mekanisme pengambilan keputusan," jelasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua tim perumus Mahfudz Siddiq sebelumnya menyatakan pihaknya telah merumuskan 3 opsi. Pertama, FPJP dan PMS, kebijakan dan pelaksanaannya tidak bermasalah. Kedua, kebijakan FPJP dan PMS tidak bermasalah tapi pelaksanaannya bermasalah. Ketiga, baik kebijakan dan pelaksanaan FPJP dan PMS bermasalah.
(amd/yid)











































