PD: Ada Kesalahan di Pelaksanaan Bailout

Jakarta - Partai Demokrat (PD) akhirnya menilai ada pelanggaran pada proses bailout, yaitu ketika merger dan PMS. PD pun cenderung untuk memilih opsi kedua tim perumus.

"Benar, PD lebih cenderung memilih opsi kedua. Kami terbuka pada kecenderungan terdapat pelanggaran pada pelaksanaan tapi kebijakan dari prosedur sudah sah," kata anggota pansus asal PD, Benny K Herman di DPR,  Senayan, Jakarta, Senin (1/3/2010).

Benny menyatakan pihaknya mengupayakan ada rumusan tunggal pansus untuk dilaporkan ke paripurna. "Kalau ada opsi-opsi kita serahkan ke mekanisme pengambilan keputusan," jelasnya.

Benny tidak membantah pihaknya telah melakukan lobi ke partai koalisi agar
memiliki 1 suara. Menurutnya hal itu wajar-wajar saja.

"Mengacu pada hasil pemeriksaan selama pansus. Mungkin kita yang salah, mereka yang benar, mungkin mereka yang salah kita yang benar," jelasnya.

Ketua tim perumus Mahfudz Siddiq sebelumnya menyatakan pihaknya telah
merumuskan 3 opsi. Pertama, FPJP dan PMS, kebijakan dan pelaksanaannya tidak bermasalah. Kedua, kebijakan FPJP dan PMS tidak bermasalah tapi
pelaksanaannya bermasalah.

"Dan ketiga, baik kebijakan dan pelaksanaan FPJP dan PMS bermasalah," tuturnya.

(amd/fay)