PKS dan Golkar Langgar Kontrak Koalisi

Jakarta - Partai Golkar dan PKS dinilai telah melanggar kontrak koalisi karena bersuara lantang saat kesimpulan Pansus Century. Partai Demokrat menyerahkan kepada Presiden SBY untuk me-reshuffle atau tidak menteri dari dua partai tersebut.

"Ya (PKS dan Golkar melanggar). Mengenai reshuffle, itu hak prerogatif presiden. Terserah presiden," kata Ketua DPP Partai Demokrat Syarifudin Hasan di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta, Kamis (25/2/2010).

Pria yang juga menjabat Menteri Koperasi dan UKM itu menyatakan, tindakan pemerintah dalam bailout Century sudah benar. Syarif mengatakan, seharusnya semua pihak bisa sejalan dengan pemerintah. Begitu juga dengan parlemen.

"Kita ke depan harusnya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Parlemen juga seharusnya sejalan dengan pemerintah," tegasnya.

(gus/iy)