.webp)
Presiden SBY segera menerbitkan inpres (intruksi presiden) baru untuk percepatan program bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Materi produk hukum itu telah dimatangkan dalam rapat koordinasi awal bulan ini di Cipanas.
"Hampir rampung semuanya tinggal prosedur teknisnya, mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti semua yang menjadi capaian dan kesepakatan rapat di Cipanas lalu," kata Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (19/2/2010).
Wapres Boediono yang mengkoordinasikan penyusunan inpres, menurut Julian sudah menyampaikan paparan perkembangan dalam rapat kabinet. Secara garis besar, teknis pelaksanaanya akan dilakukan secara terperinci agar tidak terjadi tumpang tindih antar instansi terkait.
"Pastinya semua bidang akan ditangani secara khusus, tidak disederhanakan agar nanti tidak ada overlap antar bidang," sambungnya.
Nama lengkap Inpres itu nanti adalah 'Instruksi Presiden tentang Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010'. Ada 11 program prioritas di wilayah kerja Menko Kesra dan Menko Perekonomian yang mendapat penekanan.
Di bidang kesra ada 4 program prioritas. Yakni reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan.
Sedangkan di sektor ekonomi, ada tujuh program. Yakni ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar, pasca konflik, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
(anw/lh)
