Amankan Pulau Terluar, Polri akan Bentuk Border Management

Jakarta - Sebagai negara yang dikelilingi banyak pulau, Indonesia menjadi tempat rawan berkembangnya kejahatan transnasional. Tindak pidana kejahatan sering kali terjadi di sekitar wilayah perbatasan. Guna mengantisipasi hal tersebut Polri akan membentuk sistem pengamanan terpadu (Border Management).

"Perlu ada penanganan secara komprehensif, terutama di daerah terpencil dan berpenduduk," ujar Kepala Badan Pembinaan dan Keamanan (Kababinkam) Mabes Polri Komjen Pol Iman Hariyatna kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (17/2/2010).

Menurut Iman, konsep Border Management menunjang pemberdayaan secara menyeluruh terhadap pengamanan daerah-daerah terluar dari bagian Indonesia. Termasuk pemberdayaan warga daerah setempat.

"Pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan perairan sangat berpotensi terhadap kerawanan," imbuhnya.

Jenderal bintang tiga ini mengaku, pulau-pulau terpencil di Indonesia masih rawan kejahatan. Pasalnya, jumlah petugas dengan luas wilayah tidak sebanding. Maka dari itu perlunya peningkatan dan penambahan personel dan kantor polisi serta sarana yang memadai.

"Idealnya untuk pengamanan dibutuhkan 300 unit kapal," jelas Iman.

Konsep Border Management merupakan sistem pengamanan yang melibatkan seluruh
komponen untuk berusaha semaksimal mungkin menjaga bagian perbatasan dari suatu negara. Pengamanan bertujuan untuk meminimalisir kejahatan-kejahatan yang biasa dilakukan di daerah perbatasan.

Meliputi, kejahatan transnasional, human trafficking, penyelundupan, illegal loging, illegal fishing, imigran gelap dan sebagainya. "Ada integrasi manajemen dari semua instansi termasuk pemberdayaan masyarakat untuk dilibatkan dalam pengawasan," ujar mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Soeripto saat ditemui wartawan di Mabes Polri.

Soeripto diundang khusus Mabes Polri untuk koordinasi terkait sistem Border Management. Menurut pria berkepala plontos ini, Border Management bisa dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat setempat dengan melibatkan investor.

"Dengan adanya peningkatan kesejahteraan maka masyarakat akan tertarik untuk tinggal di sana," terang mantan anggota Komisi I DPR ini. (ape/mok)