.webp)
"Kami temukan mafia peradilan. Modus-modusnya, hakim merekayasa bukti, hakim mengganti keterangan. Kami ketahui ini dari pengacara. Ada rekaman yang dimiliki oleh pengacara," kata Ketua KY Busyro Muqoddas dalam dialog bertajuk "Akar-akar mafia peradilan di Indonesia" di Hotel Milenium, Jakarta Pusat, Kamis (18/2/2010).
Mafia peradilan juga melibatkan oknum jaksa dan kepolisian. "Kalau jaksa sengaja membuat dakwaannya menjadi kabur. Kalau polisi, saya mendapat pengakuan dari banyak pengacara, mereka jual beli pasal khususnya kalau kasus-kasus narkoba," ungkap dia.
Busyro mengatakan, pengacara baru melaporkan ke KY jika merasa dirugikan. "Jadi mereka mewakili perorangan, bukan organisasi. Sampai saat ini belum ada organisasi pengacara yang melaporkan," kata dia.
Solusinya, menurut Busyro, pemberantasan mafia peradilan atau mafia hukum secara tegas harus dilimpahkan kepada lembaga negara atau lembaga pemerintah terkait, tidak dengan model ad hoc.
Selain itu, kata dia, wewenang dan tugas lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi pengawasan eksternal perlu ditingkatkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
(aan/iy)
