Komnas HAM: Negara Tak Campuri Soal Aqidah

Jakarta - Undang-undang No 1 PNPS/1965 tentang Pelaranan Penodaan Agama semakin ditentang keberadaannya. Pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai UU tersebut dirasa sangat tepat karena negara tidak berhak masuk ke wilayah aqidah agama, kecuali jika terjadi penyerangan.

"Sebaiknya untuk urusan kebebasan beragama, negara tidak masuk ke wilayah aqidahnya suatu agama, karena dalam HAM, porsi terbesar sebuah kebebasan itu adanya pada manusia, termasuk soal beragama, dan negara tidak berhak mengurangi itu" katanya.

Hal ini disampaikan oleh salah satu komisioner Komnas HAM Stanley Adi Prasetyo dalam sebuah diskusi "Perlukah Pasal Penodaan Agama Dipertahankan?" di Kantor Komnas HAM, Jl Latuharhary, Jakarta Pusat, Kamis (18/02/2010).

Tugas negara alangkah lebih baik jika dalam posisi law and order (hukum dan ketertiban). Ia juga mengatakan, negara hanya berwewenang mengatur lebih pada penyelanggaraan agama misalnya soal upacara adat.

"Ada 4 hal yang boleh diatur negara dalam penyelanggaraan agama, pertama jika melanggar ketertiban umum, lalu jika membahayakan moral bangsa contonya melakukan seks sebelum ritual agama dimulai, membahayakan kesehatan masyarakat contohnya memakan binatang sebelum ritual, juga jika mengganggu esensi hak orang lain. Hanya sampai di situlah hak negara," tutur Stanley.

Ia berharap pemerintah tidak takut terhadap suasana publik jika UU itu sampai dicabut. Karena UU ini menurutnya memang mengurangi HAM terhadap kebebasan beragama.

"Pemerintah tidak perlu mengatakan ke MK untuk tidak mencabut UU PNPS ini karena takut berdampak timbulnya kekacauan, karena kalau terkait keamanan itu memang tugas pemerintah," tutupnya.
(lia/irw)