Pansus Angket Century Akan ke Bali Lagi

Jakarta - Wakil Ketua Pansus Angket Century Gayus Lumbuun dan tim akan kembali bertolak ke Pulau Bali. Kedatangan pertama mereka ke Pulau Dewata sebelumnya terhalangi saat meminta sejumlah data terkait kasus Bank Century.

"Besok rencananya kami akan ke Bali dan kita akan ke Pengadilan Negeri Bali terlebih dahulu," kata Gayus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Gajah Mada, Jakarta, Selasa (16/2/2010).

Gayus menjelaskan, saat berkunjung ke Bali banyak rekening yang diindikasikan oleh Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bermasalah. Seperti pria Makassar yang mendapatkan aliran dana dari Bank Century juga memiliki rekening di Bank Mutiara cabang Denpasar.

Gayus juga menemukan adanya pemecahan-pemecahan deposito Rp 2 miliar. Kemudian ada juga proses kloning, yakni adanya sejumlah uang masuk ke rekening tapi kemudian keluar lagi. Ada juga kasus orang tercatat mempunyai satu rekening saja tapi ternyata setelah ditelusuri punya banyak nomor rekening.

"Di Bali dalam rangka Bank Mutiara meminta rapat tertutup dengan perwakilan BI, kita izinkan. Tapi saat kita minta data, mereka diperintahkan Dirut di Jakarta untuk tidak memberikan data. Ini bertentangan dengan UU karena tidak boleh menghalangi kinerja Pansus," keluh politisi PDIP ini.

Berdasarkan UU MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), Pasal 17 dan UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang penetapan Hak Angket DPR disebutkan DPR bisa melakukan penyanderaan 15 hari atau sampai dengan 100 hari kepada siapa saja yang meenghalangi penyelidikan.

"Penyanderaan akan kami lakukan terhadap Dirut Bank Mutiara dan Kepala Cabang Bank Mutiara Denpasar jika masih menghalang-halangi kinerja Pansus dan tidak mau memberi data," ancam Gayus.

Penyanderaan ini, lanjut Gayus bersifat polisioner. Artinya, pihak kepolisian yang akan melakukan penyanderaan.

"Khusus yang pelanggaran di Bali, ada 21 nama yang melanggar peraturan. 40 Yang dipecah-pecah dan Rp 76 miliar produk Antaboga yang tidak bersedia diberikan nama-nama pemiliknya," paparnya.

Apa tidak bertentangan dengan UU Perbankan terutama soal menjaga kerahasiaan nasabah? "Banyak UU memang mengatur rahasia jabatan, seperti perbankan dan yang lain. Ini pengecualian-pengecualian, karena proses politik yang menyangkut kepentingan negara juga," pungkas Gayus.
(anw/nwk)