Sekjen PDIP Sinyalir PD Sukses karena Pakai Gerakan Militer

Denpasar - Kesukesan Partai Demokrat (PD) mendulang suara dalam pemilu legislatif 5 April disinyalir karena memanfaatkan gerakan militer. Tak tanggung-tanggung, kecurigaan ini disampaikan oleh Sekjen PDIP Sutjipto."Gerakan militer itu diam-diam bergerak dalam pemilu legislatif. Gerakan itu hampir ada di seluruh Indonesia. Di tempat yang tidak pengurus, tidak ada saksi, tiba-tiba ada pemilih. Kami mengkhawatirkan, mensinyalir, itu militer. Itu sudah menjadi pembicaraan umum," urainya.Apakah Anda tidak takut digugat mengindikasikan PD menggunakan militer dalam pemilu legislatif? "Saya kan tidak menuduh, saya ini hanya menangkap indikasi. Alasannya, di beberapa tempat di mana partai tidak memiliki ranting atau kepengurusan, tiba-tiba mempunyai pemilih," jawab Sutjipto.Sutjipto mengatakan hal ini usai konsolidasi PDIP Bali dalam pemenangan Pilpres di Hotel Nikki, Denpasar, Jumat (30/4/2004). Perolehan suara PDIP dalam pemilu legislatif lalu anjlok drastis sedangkan PD menjadi kuda hitam.Sutjipto menegaskan, gerakan dengan menggunakan militer dalam pemilu, tidak sah. Hal ini karena segala keperluan militer, mulai dari pendidikan sampai senjata, dibiayai negara.Sebagai lembaga yang dibiayai negara, yang boleh memegang senjata itu hanya tentara dan polisi. Kalau mereka terlibat dalam satu partai, rakyat pasti takut. Ini kan praktek Orba," kata Tjipto.Apakah yang Anda maksud SBY? "Saya tidak melihat sosok. Ini melihat sistem," kilah Tjipto.Rusak CitraTjipto menilai, gerakan militer itu sangat merusak citra TNI. Untuk itu, dalam pilpres, PDIP akan mewaspadai gerakan terebut. "Sebagai langkah antisipasi dengan mengkonsolidasikan kader-kader PDIP di posko-posko PDIP," katanya.Tjipto menuturkan, gerakan militer tersebut makin memperkuat image bahwa rakyat memerlukan TNI. "Kan sayang kalau rakyat nanti benar-benar menganggap bahwa yang seperti itu terjadi, ini kan sangat merugikan citra TNI. Karena saat ini PDIP berupaya memulihkan citra TNI lewat reformasi sesuai dengan semangat konstitusi," demikian Tjipto. (nrl/)