30 Staf PBB di Maluku Dievakuasi ke Jakarta

Ambon - Sekitar 30 staf Kantor Koordinasi Proyek Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Provinsi Maluku terpaksa dievakuasi ke Jakarta. Hal ini dilakukan menyusul terbakarnya kantor perwakilan PBB di Maluku beserta empat unit mobil operasionalnya di Jalan Anthony Ribok saat kerusuhan 25 April di Ambon. Kantor yang membawahi badan-badan PBB seperti UNICEF, UNHCR, UNDP, UN UNHCR dan WFP dan bekerja untuk kemanusiaan di Maluku itu terpaksa dipindahkan sementara ke Jakarta. Informasi relokasi kantor beserta staf badan PBB di Ambon itu diperoleh dari Admin/Finance Office Maluku, Program Pemulihan Maluku dan Maluku Utara UNDP, Caroline Tupamahu yang dihubungi via ponselnya. Caroline mengatakan, relokasi para staf badan PBB itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, relokasi tersebut sekaligus untuk melakukan penilaian dan evaluasi kerja.Menyinggung diikutsertakannya para staf lokal ke Jakarta, menurutnya, itu ditawarkan secara sukarela. "Karena ada juga staf lokal yang tetap tinggal di Ambon," katanya.Relokasi kantor dan para staf para pekerja badan PBB itu di Jakarta juga disampaikan Information & Advocacy Officer UN OCHA Indonesia, Laksmita Noviera lewat siara persnya yang diterima detikcom, di Ambon, Jumat (30/4/2004). Dia menyebutkan, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB atau UN OCHA yang hangus terbakar api terpaksa dialihkan sementara ke Jakarta.Dan dengan mempertimbangkan kekerasan yang terus berlanjut dan situasi keamanan yang belum stabil sejak 25 April, UN OCHA dan badan-badan PBB lainnya merelokasi stafnya dari Ambon untuk sementara waktu.Nasib buruk yang menimpa para pekerja kemanusiaan ini bukan yang pertama. April 2002 lalu, Kantor Gubernur Maluku yang dibakar massa mengakibatkan seluruh kantor badan PBB, termasuk UN OCHA yang berlokasi di dalamnya, juga ikut terbakar.Akitivitas UN OCHA kembali dilakukan dengan menempati bangunan tiga lantai di Jalan Anthony Ribok. Padahal, badan-badan PBB ini didirikan untuk guna membantu pemerintah setempat menyediakan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terkena dampak kekerasan yang terjadi di Ambon.Menurut Laksmita, munculnya insiden kekerasan pada 25 April memotivasi UN OCHA untuk lebih meningkatkan kegiatannya bagi masyarakat yang terkena dampak konflik dengan bekerjasama dengan pemerintah setempat. Disebutkannya, saat ini PBB terus memantau perkembangan di provinsi Maluku, dan UN OCHA sedang mempersiapkan langkah-langkah yung perlu untuk menanggapi kebutuhan bantuan kemanusiaan di provinsi Maluku, setelah situasi keamanan memungkinkan. UN OCHA akan memulai kembali aktivitasnya di Ambon setelah situasi keamanan memungkinkan. (nrl/)