Kantor KPU Palembang Kembali Ditongkrongi Kader Parpol

Palembang - Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang kembali ditongkrongi fungsionaris parpol hingga Kamis (29/4/2004) malam. Sebab KPU Kota Palembang tidak memenuhi janjinya untuk melakukan penyesuaian suara manual dengan saksi parpol."Kurang ajar nian, kami kok terus dibohongi," kata Erwin Agus Muslin, pengurus DPC PNBK Palembang kepada koresponden detikcom Taufik Wijaya yang turut menongkrongi kantor KPU Kota Palembang, Kamboja, Palembang, Kamis (29/4/2004) malam.Erwin memang patut kecewa. Bersamaan perwakilan parpol lainnya mereka telah menongkrongi kantor KPU Kota Palembang sejak Kamis pagi. Sebab janjinya KPUKota Palembang akan menggelar acara penyesuaian perolehan suara manual.Tapi tidak satu pun dari lima anggota KPU Kota Palembang, yakni Kemas Khoirul Muklis, Rosyidah M Rozali, SH, Dencik Naya SH, H Edi Saad SH, dan Ir Ahmad Fuad Anwar yang datang hingga Kamis malam . KPU Palembang hanya menempelkan pengumuman sebagai keputusan tertanggal 29 April 2004 ang Kemas Khoirul Muklis. Dengan kesimpulan mereka telah mengkroscekPPK yang bermasalah dalam penghitungan hasil Pemilu 5 April untuk DPRD Kota Palembang dan untuk selanjutnya bila masih ada protes dan komplain dapat disampaikan melalui Mahkamah Konstitusi atau lewat jalur hukum.Panwaslu Kota Palembang pun mempersilakan parpol menentukan sikap. "Asumsinya inilah hasil KPU Palembang. Ada dua sikap parpol, menerima atau menolak. Sikap setuju atau tidak setuju, silahkan disalurkan sesuai mekanisme," kata anggota Panwaslu Kota Palembang, AKP Ratno Kuncoro.Ancam Duduki KPUMenghadapi sikap KPU Kota Palembang itu, sejumlah fungsionaris parpol berencana menyegel kantor KPU Kota Palembang tersebut. Wacana ini mengemuka dalam rapat membahas sikap parpol atas hasil pengumuman cross check penghitungan manual suara oleh KPU Palembang yang ipimpin Ketua Forum Komunikasi Parpol Djauhari.PBR, melalui wakil Ketua DPW PBR Sumsel, Suhairi, misalnya menilai hasil cross check tetap sama dan merugikan parpol. Sehingga disertakan data legal untuk dapat menyelesaikan pembengkakan suara tadi. Sementara PDS meminta setiap kotak PPS dibuka untuk membuktikan adanya manipulasi data. (gtp/)