Jabar Didesak Bentuk KPI Daerah

Bandung - Sejak UU Nomer 32/2003 tentang Penyiaran diberlakukan pada akhir tahun 2002 baru tujuh provinsi yang membentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah menyusul dibentuknya KPI. Yang sudah membentuk KPI Daerah adalah Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, dan Yogyakarta. Anggota KPI Pusat Bimo Nugroho, usai menghadiri seminar di Universitas Islam Bandung, Kamis (29/4/2004) , menyatakan DKI Jakarta dan Jawa Barat termasuk yang paling lamban membentuk KPI Daerah. "Jakarta merasa tidak berkepentingan karena sudah ada KPI Pusat," katanya. Jawa Barat, lanjut Bimo, paling membutuhkan KPI Daerah dibandingkan dengan Jogjakarta dan Bali karena tingkat kompleksitas masalah penyiaran tinggi. Diantaranya adanya kepemilikan silang serta adanya media partisan. Masyarakat, menuru Bimo, harus mengingatkan anggota DPRD untuk segera membentuk KPI Daerah. Sebab sesuai ketentuan dalam UU Penyiaran anggota KPI harus dipilih DPR/DPRD paling lambat setahun setelah undang-undang tersebut berlaku Desember 2002. "Artinya KPI dan KPI Daerah harus ada Desember 2003, sekarang sudah lewat," katanya. Untuk diketahui, pembentukan KPI Jawa Barat baru sampai pada tahap penetapan standar fit dan proper test untuk calon-calon anggota. Pembentukan KPI Jawa Barat baru digagas di semester terakhir masa keanggotaan DPRD Jabar yang akan segera berganti. Kendati harus dibentuk secepatnya, namun Bimo mengingatkan agar masyarakat waspada atas kepentingan pragmatis yang mungkin muncul jika dipaksakan dipilih sementara anggota DPRD sendiri akan segera berganti. Sebab ada kemungkinan anggota KPI Daerah akan berorientasi pragmatis, misalnya uang. "Deal-deal politik inilah yang merugikan. Saya kira bagi masyarakat Jawa Barat lebih cepat lebih baik dibentuk asalkan ekses-ekses negatif tersebut sedapat mungkin dieliminasi. Lagi pula fit dan proper test dilakukan secara terbuka," demikian Bimo Nugroho. (gtp/)