ICW Laporkan Dugaan Korupsi Tiket Pesawat Kemenlu ke KPK

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) akan melaporkan dugaan korupsi tiket pesawat di Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) ke KPK. Praktek mark-up harga tiket pesawat untuk para diplomat ini ditengarai merugikan negara miliaran rupiah.

"Kita meminta KPK untuk mengusut dugaan korupsi ini," terang Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho di Jakarta, Kamis (11/2/2010).

Rencananya ICW akan mendatangi KPK pukul 13.00 WIB. Mereka membawa data-data dugaan mark-up selama periode 2009.

"Perjalanan dinas Diplomat/Pejabat Deplu dari dan keluar negeri merupakan kegiatan rutin dalam rangka membangun hubungan diplomasi yang lebih erat dengan dunia internasional. Namun dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut justru menjadi ladang bisnis yang terindikasi adanya tindak pidana korupsi," jelas Emerson.

Berdasarkan data ICW, selama tahun 2009, setidaknya berdasarkan dokumen/ bukti tagihan, 4 dari 7 rekanan yang ditunjuk sebagai pelaksana kelancaran perjalanan dinas ditemukan adanya potensi penggelembungan harga sebesar 70-80% dari harga tiket sebenarnya.

"Jadi kita duga baik rekanan (biro perjalanan) maupun pihak Deplu sacara bersama-sama melakukan penggelembungan biaya perjalanan dinas yang dilakukan para diplomat," imbuhnya.

Tindakan yang dilakukan oleh para pelaku itu, lanjut Emerson telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Berdasarkan perhitungan terhadap bukti-bukti perjalanan maka terdapat potensi kerugian minimal sebesar Rp. 1.800.383.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah)," tutup Emerson yakin.

(ndr/iy)