.webp)
Awalnya, aksi seratusan wartawan yang berasal dari Forum Jurnalis Medan (FJM), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Forum Jurnalis Perempuan (FJP), Forum Wartawan Kesehatan (Forwakes), Jurnalis Peduli Anak, dan sejumlah elemen mahasiswa di Medan ini, tidak mendapat kendala saat memasuki halaman kantor Gubernur Sumatera Utara.
Wartawan bahkan diperbolehkan menyampaikan orasinya di halaman dalam kantor. Namun setelah satu jam menggelar orasi, tidak seorang pun pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang keluar menanggapi aspirasi wartawan. Alasannya, Gubernur Syamsul Arifin dan Wakil Gubernur Gatot Pujo Nugroho tidak ada di tempat.
Kesal tidak mendapat tanggapan, wartawan kemudian mendesak masuk ke dalam gedung. Namun aksi ini dicegah Satuan Polisi Pamong Praja dan petugas keamanan yang disiagakan di lingkungan kantor gubernur. Kecewa dengan sikap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, para wartawan memilih pulang.
Ketua Forum Jurnalis Medan (FJM) Arif Rifian, menyayangkan sikap Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, RE. Nainggolan, yang tidak bersedia menemui para wartawan.
"Pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak dapat diharapkan lagi menjadi tempat mengadu. Bagaimana penderitaan rakyat kecil ditanggapi, wartawan saja harus pulang kecewa," kata Arif.
Sementara Ketua IJTI Sumut, Syaiful Anwar mengatakan, bagaimana pun sikap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait kasus penyekapan dan kekerasan terhadap lima wartawan, Manajemen RSUP Haji Adam Malik harus bertanggungjawab penuh.
"Ini tidak sekadar kasus penyekapan, tapi lebih pada buruknya kinerja dan pelayanan instansi pemerintah terhadap masyarakat umum," kata Syaiful.
Sebelum menggelar aksi di halaman kantor Gubernur Sumatera Utara, ratusan wartawan juga menggelar aksi yang sama di bundaran Jl. Gatot Subroto Medan dan gedung DPRD Sumut. Aksi ini juga sekaligus memperingati Hari Pers Nasional ada hari ini.
(rul/djo)
