Pengamat Politik Tak Percaya Janji Capres

Jakarta - Pengamat politik tidak mempercayai janji calon presiden dari kalangan militer yang hanya akan menjadi presiden selama 1 periode. Kecenderungan militer jika berkuasa malah akan mempertahankan kekuasaan."Janji seperti mirip dengan janji para militer saat melakukan kudeta. Biasanya usai kudeta yang dilakukan militer dijanjikan akan melaksanakan pemilihan umum (pemilu) sebagai proses demokratisasi, tapi ternyata hal itu dilakukan malah mereka mempertahankan kekuasaan," kata pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti dalam diskusi bertajuk "Oposisi Untuk Pembaruan" di Kantor YLBHI, Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (28/4/2004).Ikra mencontohkan, kudeta militer yang dilakukan oleh Presiden Pakistan Pervez Musharraf yang pernah menjanjikan akan dilakukan pemilu setelah mengambil alih kekuasaan. "Tapi ternyata janji itu kosong belaka. Justru yang terjadi Musharraf malah mempertahankan kekuasaannya sampai sekarang," ungkapnya.Padahal kudeta adalah proses pengambilalihan kekuasaan tanpa adanya mandat dari rakyat. "Lalu bagaimana dengan Indonesia sendiri dimana justru para calon presiden dari militer akan mendapatkan mandat dari rakyat untuk mengambil kekuasaan. Tentunya kekuasaan akan bertambah kuat karena legitimasi," lanjut Ikrar.Ikrar menyebut dirinya sebagai salah satu orang yang tidak percaya terhadap anggapan kalau militer berkuasa maka stabilitas keamanan akan terjaga. "Saya hanya mengungkapkan fakta, kalau pada saat rusuh Mei pemimpin kita adalah militer, mulai dari presidennya. Pengalaman menyebutkan saat kerusuhan itu, Wiranto masih menjabat sebagai Pangab, dan Prabowo sebagai Pangkostrad. Apakah saat itu situasinya aman?," tanya Ikra sembari mempersilahkan audien untuk menilai fakta-fakta itu.Ikra juga mempertanyakan anggapan kalau militer itu solid. "Apakah dapat dikatakan solid kalau terjadi kerusuhan. Kalau solid tidak mungkin ada kerusuhan," tandasnya.Sementara, pengamat politik, Indra J Piliang meragukan, 2 capres militer yakni Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono sudah dapat disebut sebagai orang sipil. "Memang mereka sipil saat ini, tapi saya yakin mereka simbol sipil. Mereka itu kan baru sekitar 2 hingga 4 tahun menjadi sipil. Tapi perlu diingat sebelumnya mereka adalah militer, atau mungkin sudah sejak lahir mereka itu militer," katanya setengah bercanda.Indra juga menilai saat ini militer di Indonesia belum mampu melakukan reformasi terhadap dirinya sendiri. "Saya pikir belum ada reformasi di TNI yang membuat TNI menjadi profesional yang hanya concern pada ketahanan dan pertahanan negara. Akan tetapi tetap saja TNI masih masuk ke wilayah-wilayah sosial politik," kata Indra. (rif/)