Komnas HAM Diminta Persoalkan Pencapresan SBY-Wiranto

Jakarta - Solidaritas Kesatuan Korban Pelanggaran HAM (SKKP HAM) meminta Komnas HAM untuk berinisiatif dan bersikap aktif terhadap proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Mereka juga meminta Komnas HAM mempersoalkan pencalonan Wiranto dan SBY sebagai capres.Demikian tuntutan SKKP HAM kepada Komnas HAM, Rabu (28/4/2004) di kantor Komnas HAM Jl Latuharhary, Jakarta Pusat. Puluhan anggota SKKP HAM datang didampingi koordinator Kontras, Usman Hamid, dan diterima Wakil Ketua Komnas HAM Solahuddin Wahid.SKKP HAM menilai, Wiranto adalah orang yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Indonesia. Termasuk di dalamnya penculikan aktivis, penembakan mahasiswa dalam tragedi Trisakti dan Semanggi, kerusuhan Mei 1998 dan pembumihangusan di Timtim pada 1999 silam.Dalam catatan SKKP HAM, saat SBY menjabat Kepala Staf Kodam Jaya (Kasdam), dia bertangung jawab atas peristiwa penyerangan kantor PDI di Jl Diponegoro pada 27 Juli 1996. SBY juga dinilai bertanggunga jawab atas kebijakan Darurat Militer di Aceh."SKKP HAM ingin agar Gus Solah (panggilan akrab Solahudin) tidak mendukung Wiranto," tegas Usman Hamid. Seperti diketahui, sebelumnya Gus Solah disebut-sebut akan digandeng Wiranto sebagai cawapres.Soal itu, Gus Solah pun menyampaikan bantahannya. "Saya tidak pernah dihubungi siapa pun juga, apalagi menjadi cawapres. Saya juga sudah sampaikan PKB jangan berkoalisi dengan Partai Golkar," ujar Gus Solah.Mengenai dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan dua mantan jenderal ini, Gus Solah menyatakan Komnas HAM sudah maksimal melakukan penyelidikan. "Bahkan kita sudah merekomendaksikan kepada Presiden Megawati untuk membentuk tim ad-hoc guna mengusut kasus Mei. Seharusnya hal itu ditanyakan kepada DPR," demikian Gus Solah. (dit/)