Irman: PKS dan Golkar Nakal, Konstitusi Berbahagia

Jakarta - Terlepas dari motif politik, kekritisan PKS dan Golkar terkait penyelidikan Bank Century harus diapresiasi. Sebab, memang begitulah seharusnya sistem presidensil yang diamanatkan konstitusi.

Pengamat hukum tata negara, Irman Putra Sidin, mengatakan, koalisi di pemerintahan tidak boleh mempengaruhi fungsi kontrol partai koalisi di parlemen kepada pemerintah.

"Jadi kalau Golkar dan PKS nakal, koalisi (parlemen) retak, konstitusi berbahagia," kata Irman dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/2/2010).

Irman menerangkan, Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu juga hendaknya tidak terlalu khawatir dengan isu pemakzulan yang dihembuskan partai koalisi yang lain. Sebab, partai koalisi turut bertanggung jawab atas pasangan calon presiden dan wapres yang mereka tawarkan kepada rakyat dan akhirnya menang.

"Ibaratnya, partai koalisi ini produsen suatu produk yang ditawarkan kepada rakyat. Produk dijanjikan berkualitas. Kalau ternyata di tengah jalan produk itu katakanlah cacat produksi, produsen itu yang harus tanggung jawab terhadap konsumen," jelas Irman.

Ia menambahkan, bahkan Partai Demokrat sekalipun berhak mengambil tindakan jika produk tersebut dinilai gagal.

"Konstitusi memberikan standing yang kuat pada Demokrat sebagai pemenang pemilu, untuk mengajukan kembali calonnya ke MPR seandainya presiden dan wapres dimakzulkan dan akhirnya dicopot," jelasnya.

(lrn/yid)