.webp)
"Kalau reshuffle itu hak presiden. Orang yang nggak benar dan sebagainya itu memang harus di-reshuffle," ujar Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam acara diklat kader Partai Golkar di Hotel Menara Peninsula, Jl S Parman, Jakarta, Jumat (5/2/2010).
Menurut Ical, jika ada menteri dari Golkar yang mendapatkan citra tidak baik, memang seharusnya diganti. "Bukan hanya dari presiden, kami pun akan mengusulkan reshuffle kalau ada dari kami yang mendapat citra tidak baik," imbuhnya.
Mengenai adanya isu reshuffle yang digulirkan Demokrat karena Golkar dianggap tidak mendukung pemerintah, Ical menyatakan kalau partainya berkoalisi dengan pemerintah bukan dengan Partai Demokrat. Partai Golkar menandatangani kesepakatan dengan Presiden SBY bukan Partai Demokrat.
"Saya tidak pernah ada koalisi dengan Demokrat. Yang koalisi adalah Partai Golkar dengan pemerintah. Partai Demokrat koalisi dengan pemerintah. Pandangan berbeda dalam koalisi tidak masalah. Ini demokrasi," jelasnya.
Kontrak koalisi tidak ditandatangani dengan partai-partai tapi dengan presiden. Partai-partai memiliki kewajiban memberikan informasi benar kepada presiden agar presiden tidak menjadi tersudut dengan mendapatkan informasi yang tidak benar dari luar.
"Siapapun namanya apakah Demokrat atau Golkar atau yang lain, kalau hanya memberikan yang benar tapi kenyataannya tidak benar, itu bukan partner koalisi yang baik," jelasnya.
Menurut Ical, kesepakatan koalisi adalah untuk membuat suatu pemerintahan yang baik. "Karena itu yang paling baik bagi anggota koalisi adalah memberikan suatu yang benar bagi presiden," tandasnya.
(gus/iy)
