.webp)
"Reshuffle intinya adalah berdasarkan hak prerogatif presiden. Jadi itu hanya presiden yang bisa memastikan perlu reshuffle atau tidak. Yang jelas, sejauh ini tidak ada arahan beliau, bapak presiden, mengenai reshuffle itu sampai hari ini," kata Juru Bicara Presiden Bidang Dalam Negeri, Julian Pasha, di Kompleks Istana Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (5/2/2010).
Julian membantah pernyataan Sekjen Demokrat Amir Syamsudin yang mengaku bersama Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua DPP PD Jafar Hafsah telah menemui SBY untuk membahas reshuffle kabinet. "Tidak. Tidak membahas itu," ujar dia.
Ketika ditanya mengenai komentar Ruhut dan Anas yang mengaku telah membahas reshuffle, Julian malah balik bertanya. "Sudah ditanyakan kepada beliau," cetus Julian.
Julian lagi-lagi enggan berkomentar saat ditanya reshuffle dari internal Partai Demokrat. "Tetapi, saya tidak bisa memberikan komentar soal itu karena memang belum ada arahan atau petunjuk dari presiden. Jadi tidak mungkin kan saya beropini di sini atau menginterpretasikan apa yang disampaikan Ruhut atau Fraksi Partai Demokrat," papar dia.
Dalam kesempatan itu, Julian juga menegaskan tidak ada negosiasi apapun dari SBY terkait reshuffle. "Tidak. Nothing at all, sama sekali," kata Julian.
Kalau soal posisi jabatan tertentu? "Tidak. Terlalu jauh itu. Ini interpretasi yang berkembang sedemikian rupa sebetulnya tidak berdasarkan fakta atau kebenaran," sahut Julian.
Julian menegaskan tidak ada pertemuan partai koalisi hari ini. Dia menegaskan isu reshuffle yang berhembus bukan dijadikan senjata melawan Pansus Angket Bank Century.
"Tidak pernah dari pemerintah menyampaikan statement yang menyatakan ada reshuffle. Kalau pun ada interpretasi tentang adanya reshuffle itu wajar saja. Tidak ada pemikiran itu sama sekali (menjadi senjata menekan Pansus)," kata Julian.
(aan/iy)
