Priyo: Soal Menteri Urusan Presiden SBY

Jakarta - Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso menilai dua nama yang disebut Ruhut Sitompul berobsesi jadi menteri memang pantas menduduki posisi tersebut. Hanya saja Priyo mengingatkan, yang berhak memilih Menteri adalah Presiden.

"Dua nama itu, Anas dan Jafar Hafsah layak menjadi menteri. Cuma untuk menteri sepenuhnya hak presiden," kata Priyo sambil mengacungkan tangan. Hal ini disampaikan Priyo saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/2/2010).

Menurut Priyo hak memilih menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Meskipun demikian jika kader PD banyak yang mengincar, tentu Golkar tak bisa apa-apa. "Tetapi bagi Golkar, kalau dilakukan itu kami nggak bisa apa-apa. Maka itu Hak presiden," keluh Priyo.

Namun demikian, lanjut Priyo, hal ini bisa menimbulkan dinamika politik. "Makanya
ada implikasi sikap politk," terangnya.

Politisi Partai Demokrat (PD), Ruhut Sitompul, sebelumnya membocorkan kembali rahasia internal partainya. Jika selama ini isu reshuffle kabinet dituding karena untuk menghukum parpol koalisi yang bandel, ternyata reshuffle didorong Partai Demokrat karena banyak kader partainya yang ingin menjadi menteri.

Isu reshuffle kabinet terus didorong PD karena makin banyaknya sejumlah tokoh internal PD juga mengincar posisi menteri. "Pak Jafar (Hafsah) ingin sekali jadi Menteri Pertanian, wajar dong mantan Dirjen. Anas (Urbaningrum) juga kan ingin sekali jadi menteri. Kawan-kawan agaknya mulai panas," kata Ruhut dengan santainya kepada wartawan di Gedung DPR, pagi tadi.

(van/yid)