Reshuffle Kabinet Kepentingan PD, Golkar Tak Mau Ikut Campur

Jakarta - Setelah tahu bahwa wacana reshuffle kabinet itu didorong oleh banyaknya kader Partai Demokrat (PD) yang ingin jadi menteri, Partai Golkar memilih diam. Sebelumnya Golkar mengecam soal ancaman reshuffle PD jika didasarkan pada sikap kritisnya di Pansus Century.

"Kalau ada dinamika internal, silakan saja. Kita tidak mau ikut campur. Yang punya hak prerogarif itu presiden," kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/2/2010).

Menurut Idrus, soal reshuffle murni kewenangan Presiden SBY yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Golkar meski dalam koalisi hanya mampu memberikan evaluasi kepada internal kadernya yang menjadi menteri kabinet.

"Kami, Partai Golkar punya kewajiban untuk mengevaluasi menteri kami. Soal reshuffle itu biar Pak Presiden yang memutuskan," paparnya.

Idrus menegaskan, sebagai bagian dari parpol koalisi, Golkar akan sangat menghargai apapun keputusan SBY. Golkar tetap akan menjaga sikap kritisnya dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang dianggap salah.

"Nota kesepakatan itu kita harus menghargai. Dalam poin sembilan, meskipun kita anggota koalisi tidak akan mengurangi independensi anggota koalisi untuk melaksanakan fungsi partai, salah satunya mengkritisi. Semua clear," tegas Idrus.

Politisi Partai Demokrat (PD), Ruhut Sitompul, sebelumnya membocorkan kembali rahasia internal partainya. Jika selama ini isu reshuffle kabinet dituding karena untuk menghukum parpol koalisi yang bandel, ternyata reshuffle didorong Partai Demokrat karena banyak kader partainya yang ingin menjadi menteri.

Isu reshuffle kabinet terus didorong PD karena makin banyaknya sejumlah tokoh internal PD juga mengincar posisi menteri. "Pak Jafar (Hafsah) ingin sekali jadi Menteri Pertanian, wajar dong mantan Dirjen. Anas (Urbaningrum) juga kan ingin sekali jadi menteri. Kawan-kawan agaknya mulai panas," kata Ruhut dengan santainya kepada wartawan di Gedung DPR, pagi tadi.

(yid/iy)