Calon DPD Minta KPUD Jateng Tunda Penetapan DPD Terpilih

Semarang - Karena berbagai kejanggalan dalam penghitungan suara belum terselesaikan, sejumlah calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Tengah (Jateng) meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk menunda penetapan DPD terpilih.Mereka mendatangi kantor KPUD Jateng, Jl. Veteran, Semarang, Selasa (27/03/2004), bersama beberapa penggiat LSM, akademisi dan KPU Watch.Salah satu calon DPD Jateng Sarijo mengungkapkan, ada banyak kejanggalan yang terjadi selama penghitungan suara. "Suara saya bertambah di beberapa tempat, di beberapa tempat lainnya malah berkurang. Ini artinya, ada sesuatu yang mencurigakan," kata dia.Karena itu, kata dia, perwakilan DPD Jateng bersama beberapa elemen akademisi, LSM dan KPU Watch mendesak KPUD untuk tidak menetapkan DPD terpilih dahulu. "Kami harap KPUD mau mendengar dan melaksanakan aspirasi kami ini," ujarnya.Menurut calon DPD dari Boyolali ini, KPUD beberapa kali tak mengggubris aspirasi peserta pemilu, baik perorangan maupun parpol. "Pada Rakor peserta pemilu dan KPUD 12 April lalu kami mencoba memberi masukan, tapi tak ditanggapi. Kemudian pada rapat rekapitulasi penghitungan suara 17 April lalu juga begitu," paparnya.Sementara itu, Tim Analisis dan Evaluasi Data Calon DPD Jateng Joko Priyono yang juga ikut datang bersama perwakilan DPD mengatakan, pihaknya menemukan kejanggalan dalam proses penghitungan suara di hampir semua daerah di Jateng."Salah satu contoh saja, di Kecamatan Gladagsari Ampel Boyolali, perolehan suara calon DPD berbeda antara TPS dengan PPK. DPD No. 20 Sri Paduka Mangkunegoro di TPS mendapatkan 121, di PPK berubah menjadi 141," katanya.Perbedaan-perbedaan, kata dia, juga ditemukan pada beberapa calon DPD lainnya. Sarijo di TPS (73) dan di PPK (181), Dahlan Rais di TPS (108) dan di PPK (156), Ahmad Tohari di TPS (4) dan di PPK (24) dan lain sebagainya.Joko yakin kejanggalan tersebut juga ditemukan di daerah lain. "Sepertinya memang ada kesengajaan, bukan salah ketik. Kecil kemungkinan kalau ada salah ketik. Kejanggalan-kejanggalan macam ini harus diurus," kata dia. (ani/)