Opini RMS Warnai Media

Den Haag - Situasi memanas di Maluku mendapat perhatian luas media Belanda. Sedihnya, RMS justru yang terampil memanfaatkan media dan mendominasi opini tentang situasi Maluku. Sebaliknya suara versi RI nul koma nul.Buntut bergolaknya kembali Maluku terus memanjang hingga ke Belanda, negeri yang menjadi pusat pemerintahan Republik Maluku Selatan (RMS) di pengasingan.Sampai hari ini, Selasa (27/4/2004), media Belanda secara gencar mengangkat perkembangan panas di Maluku tersebut. Sayangnya suara versi RI memble seratus persen. Sebaliknya kabinet RMS justru dominan menjelaskan perkembangan di Maluku. Kelompok yang ditunjuk hidungnya oleh RMS adalah tentara, polisi dan kelompok muslim.Anggota kabinet RMS, John Wattilete, seperti dikutip ANP, mengatakan bahwa Maluku kini kembali bergolak karena provokasi pihak polisi dan tentara. Menurut Wattilete, polisi dan tentara sebenarnya dapat mencegah eskalasi kekerasan di Maluku dengan cara melarang pawai HUT RMS hari Minggu atau dengan mengawalnya secara lebih baik. "Mereka tahu bahwa akan ada kekerasan yang direncanakan kelompok-kelompok ekstrimis jika perayaan (HUT RMS) dilangsungkan. Ternyata mereka membiarkan itu terjadi. Orang hampir dapat menyebut hal itu sengaja sebagai pancingan," kata Wattilete.Wattilete, yang selain anggota kabinet RMS juga berprofesi sebagai advokat di Belanda, menambahkan seharusnya tentara tahu bahwa peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan dalam situasi sekarang dapat mengalami eskalasi. "Tentara mendapat keuntungan dari situasi itu. Soalnya hal itu bisa menunjukkan bahwa mereka sangat dibutuhkan," paparnya.Sementara itu direktur Moluks Historisch Museum (Museum Sejarah Maluku) Wim Manuhutu, dalam acara talkshow televisi Goede Morgen Nederland menyampaikan bahwa saat ini beredar berbagai teori mengenai bergolaknya kembali Maluku."Salah satu teori adalah berkaitan dengan seorang jenderal purnawirawan yang menjadi kandidat kuat pada pemilihan presiden mendatang. Tujuannya tentu untuk menumbuhkan kebutuhan rasa aman dengan pemimpin yang mampu bertindak represif. Ujung-ujungnya ya untuk mengembalikan militer ke puncak kekuasaan," demikian Manuhutu.Sebelumnya ketua FKM Belanda, Willem Pelamonia, menggambarkan peristiwa di Maluku sebagai genosida (penumpasan etnik) hasil kolaborasi tentara dengan kelompok muslim yang disebutnya fundamentalis. Pelamonia mendesak politisi, pemerintah Belanda dan masyarakat dunia agar segera menghentikan genosida tersebut. "Sekarang inilah saatnya untuk intervensi. Kalau tidak kita akan habis," demikian Pelamonia.Penjelasan mengenai perkembangan Maluku yang bersumber dari kabinet RMS dan organisasi klandestinnya tersebut mendominasi media elektronik dan cetak di Belanda. Sejauh ini perimbangan informasi versi Indonesia tidak kedengaran. (es/)