WALHI Pesimistis Akan Ada Tindakan Hukum

Jakarta - Vila bodong milik pejabat bertebaran di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGS), Jawa Barat. WALHI pesimistis jika permasalahan vila mewah dan perubahan alih fungsi hutan lindung ini bisa diselesaikan secara hukum.

"Baru sebatas retorika-retorika saja. Meneg LH contohnya bilang akan menegur, tetapi ini kan hanya sebatas penyelesaian di media saja," ujar Kepala Departemen Advokasi dan Media M Teguh Surya.

Hal ini dikatakan dia dalam jumpa pers Koalisi Pemantau Mafia Kehutanan di Hotel Ibis, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (3/2/2010).

Teguh menambahkan pemerintah belum menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran hutan. Berbagai permasalahan hutan hanya diselesaikan dengan cara reboisasi, bukan dengan tindakan hukum.

"Belum ada political will pemerintah," terangnya.

Teguh menjelaskan laju perusakan hutan mencapai 1,8 juta hektar pertahunnya. Peruntukannya bermacam-macam, mulai untuk lahan kelapa sawit, pertambangan, hingga tempat tinggal.
(rdf/lrn)