Pungli Perkebunan Sawit dan Panggung Politik Daerah

Jakarta - Jutaan hektar hutan tropis di Indonesia telah berubah fungsi menjadi perkebunan sawit. Laju kerusakan hutan di Indonesia diperkirakan mencapai 1,8 juta hektar pertahun.

Para mafia hutan bermain di atas uang triliunan rupiah. Kental dugaan uang haram hasil pungli perizinan pembukaan lahan untuk kelapa sawit digunakan untuk membiayai biaya kampanye para politisi lokal.

"Kecenderungannya setiap mau pemilu, pasti izin-izin konversi perkebunan kelapa sawit banyak dikeluarkan," ujar direktur LSM Sawit Watch, Abetnego Tarigan, dalam jumpa pers Koalisi Pemantau Mafia Kehutanan di Hotel Ibis, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (3/2/2010).

Hasil investigasi Sawit Watch menyebutkan pungli untuk penerbitan izin lokasi setiap hektarnya sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta setiap hektarnya. Namun ada temuan biayanya mencapai Rp 3 miliar untuk 1.000 hektar. "Ini uang besar," terang Abet.

Abet menjelaskan biaya kampanye di daerah memang tinggi. Sehingga para calon yang merupakan pejabat setempat memanfaatkan pungli-pungli ini untuk memenuhi kebutuhan logistik mereka.

"Beberapa kasus menunjukkan ada bupati-bupati yang menggunakan fasilitas perusahaan itu untuk kampanye seperti Bupati Bengkayang," terangnya.

Dari hasil pungli ini juga para raja kecil di daerah ini menerima uang miliaran rupiah setiap bulannya. "Bayangkan, kepala desa saja punya mobil four whell drive, apalagi bupatinya," terang Abet.

Abet dan rekan-rekan koalisi ini pun akan melaporkan para mafia hutan ini ke KPK, Kamis (4/2/2010).

 

(rdf/lrn)